Purbaya tak gentar. Dengan tenang, ia menegaskan bahwa “daerah harus terlebih dahulu memperbaiki kualitas belanja publik sebelum menuntut tambahan anggaran.”
Bahkan dengan seloroh khasnya, ia berkata takut “dipukul gubernur” karena kebijakan efisiensi ini, bahwa pernyataan ringan tapi sarat makna: bahwa negara kini memasuki era baru, di mana disiplin fiskal harus berdiri di atas politik daerah.
Di sinilah letak keunikan Purbaya. Ia berani menegaskan garis tegas antara efisiensi dan populisme fiskal bahwa sesuatu yang jarang dilakukan pejabat keuangan di tengah tekanan politik yang besar.
Baca Juga:IKA Smanpasa Gelar Campus Fair, Ini TujuannyaDebat Panjang Messi Versus Ronaldo, Sukses Bersama Apa Salahnya?
Ideologi Kanan dan Kiri adalah dialektika Indonesia yang Tak Pernah Usai
Dalam politik ekonomi Indonesia, “kiri” dan “kanan” tidak pernah hadir secara murni. “Kiri” berarti keberpihakan pada rakyat kecil, intervensi negara, dan perlindungan sosial. “Sementara kanan” berarti disiplin fiskal, keterbukaan pasar, dan efisiensi anggaran.
Selama satu dekade terakhir, Indonesia bergerak di antara dua poros itu yang mencari keseimbangan antara developmental state ala Asia Timur dan populisme sosial khas demokrasi elektoral.
Prabowo datang membawa semangat “kerakyatan” yang kuat, namun ia membutuhkan figur seperti Purbaya untuk menyeimbangkan ambisi besar itu dengan realitas fiskal. Sebaliknya, Purbaya memerlukan legitimasi politik dari Prabowo untuk melindungi kebijakan rasionalnya dari resistensi birokrasi dan kepentingan daerah.
Hubungan ini menyerupai dialektika klasik dalam ekonomi politik, yaitu antara moralitas redistributif dan disiplin teknokratis. Bila berjalan selaras, kombinasi ini bisa menjadi kekuatan. Tapi bila keduanya berlawanan arah, maka hasilnya adalah tarik-ulur kebijakan yang melelahkan seperti yang terjadi di masa-masa reformasi fiskal sebelumnya.
Jejak Jokowi dan Luhut yang membayangi Purbaya
Namun, memahami Purbaya tidak cukup hanya dari hubungan dengan Prabowo. Jejak panjangnya sebagai teknokrat mengarah ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Saat krisis ekonomi akibat COVID-19, Purbaya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang adalah salah satu pilar yang menyelamatkan sistem keuangan nasional dari potensi krisis sistemik.